Defisit integritas dan etika birokrasi: Tinjauan kritis pengadaan fasilitas pejabat di Kalimantan Timur berdasarkan nilai Pancasila

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang transparan dan amanah merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, namun realitas kebijakan publik sering kali menunjukkan diskoneksi antara prioritas anggaran dan sensitivitas sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar bagi Gubernur Kalimantan Timur melalui perspektif Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan analisis normatif-etis. Hasil kajian mengindikasikan bahwa kebijakan alokasi anggaran tersebut mencederai prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab karena kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta urgensi pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan legitimasi moral pemerintah dan erosi kepercayaan publik (public trust). Oleh karena itu, penguatan etika pemerintahan dan integritas birokrasi menjadi prasyarat krusial bagi tata kelola yang baik, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara berkeadilan demi kemaslahatan masyarakat luas.